risalah

Derita Melimpah ke Hilir

2008-02-24T22:07:00.000-08:00

Bumi Manakarra waktu itu tengah resah. Warga sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi langganan banjir. Setiap kali hujan, masyarakat ‘’siaga satu’’ agar rumah huniannya tidak diculik banjir. Hulu sungai, setiap pagi, tak pernah telat mengantarkan kiriman sampahnya ke hilir. Jalan-jalan dan rumah tinggal menunggu waktu untuk hanyut. Sementara di hulu perlombaan meraup lahan dan adu kekuatan terus berlangsung.

Hutan kritis yang mencapai sekitar 30 ribu hektar adalah angka yang cukup mampu menjelaskan fakta-fakta di atas. Salah satunya nampak pada laju Abrasi (pengikisan) sungai-sungai di Mamuju utara sangat tinggi. Patologi alam ini terlihat sangat jelas di beberapa desa dalam wilayah kecamatan Budong-budong dan Pasangkayu . Setiap musim hujan debit air meningkat cepat, siap mengirim petaka di setiap DAS yang dilewatinya.

DAS di Hilir

“ Rumah saya, ruko tiga petak berlanatai dua, hanyut terbawa arus sungai. Padahal jarak antara sungai dan rumah selebar jalan yang selalu dilalui mobil. Dan sejak itu, saya sudah bembangun rumah tiga kali untuk menghindari longsor”

Begitu penuturan pak Mappiasse 75 tahun. Dia, ditemani seorang kerabatnya, sedang membenahi rumah mereka yang baru saja dipindahkan karena tanah tempat rumah itu bercokol hanyut terbawa arus sungai tiga hari sebelumnya. Tak berapa jauh kearah sungai terlihat susunan cincin beton berdiri ditengah arus sungai, itu dulu sumur mereka. Mappiasse adalah satu diantara sekian banyak penduduk yang bermukim di DAS Karama.

Jika anda melintasi Tarailu maka jangan heran melihat raibnya rumah permanen di tepi sungai. Desa ini adalah salah satu pusat perdagangan via sungai di berjarak 80 Km di utara kabupaten Mamuju, sekitar 500 Km utara Makassar. Di hari normal, Katinting –perahu kecil bertenaga mesin- akan berseliweran dari hulu ke hilir membawa hasil bumi seperti coklat, kopi, dan kayu. Sebagai gantinya mereka membawa pulang barang-barang buatan pabrik dan hasil laut

Musim hujan empat tahun silam puluhan rumah hanyut, bencana ini begitu mengejutkan warga. Namun mereka tidak menyerah begitu saja, penduduk yang punya Katinting segera bertindak untuk mengejar rumahnya yang hanyut ke hulu. Saat itu, sekitar lima puluh meter daratan di desa itu terlibas air. Dan itu merupakan bencana terburuk yang pernah mereka alami. Menurut pengakuan lukman yang kiosnya tepat berada di tepi sungai. Rumahnya dulu adalah rumah yang berada di deretan ke sembilan dari sisi sungai. Dan Dia telah dua kali menggeser rumahnya dalam dua tahun terakhir ini. Jadi kalau setiap petak tanah rumah itu sepuluh meter, maka sekarang sudah 90 meter sungai ini mengikis.

Pada saat yang bersamaan, dua desa di sekitar muara Sungai Karama raib tertelan banjir. Desa Sempaga tua dan Pangalloang adalah korbannya. Kedua desa ini kini tinggal sejarah. Pengikisan sungai yang terjadi sejak sekitar tahun 1995 mencapai puncaknya tiga tahun kemudian, tidak tanggung-tanggung arusnya menelan habis desa-desa malang itu. Kini warga Sempaga tua dan Pangalloang menetap di desa-desa tetangga yang relatif lebih aman dari hantaman air bah. Mereka yang sempat menderek puing-puing rumahnya dari laut kini membangunnya di tempat tinggal baru mereka. Namun kebanyakan dari mereka tidak dapat melakukannya. “Itu sangat merepotkan bagi kami, belum lagi rumah kami yang harus diperbaiki,” cetus Sulaiman, salah seorang warga yang menetap di tepi sungai ini sejak desa itu dibuka tahun 1969.

Sementara, jembatan yang melintasi sungai itu punya kisah sendiri. Jembatan yang menjadi urat nadi Trans Sulawesi awalnya hanya dua ruas, setiap ruas –ditandai dengan tiang beton- panjangnya 50 meter, dan sekarang sudah menjadi empat ruas, yang berarti sudah dua ratus meter. Ketika banjir besar itu melanda desa ini empat haun lalu –disamping banjir biasa yang selalu melanda setiap musim hujan- jalan raya di tepi jembatan itu runtuh sehingga harus membangun satu bentangan lagi. Tahun berikutnya jalan itu runtuh lagi sehingga setiang jembatan harus dibangun lagi, dan baru rampung tahun lalu. Transportasi pun macet, dan kendaraan yang hendak menyeberang harus menggunakan Pincara –sejenis rakit yang cukup untuk mengangkut beberapa kendaraan.

Hal serupa dapat kita lihat di DAS Babana sedikit ke utara di lintasan Trans Sulawesi. Badan jalan di Desa Topoyo Kecamatan Budong-budong, dalam lima tahun telah dua kali runtuh akibat kikisan arus sungai Babana yang deras. Jalan yang melitas di tepi sungai itu telah berpindah sejauh sekitar 30 meter dari tempat semula yang sekarang telah menjadi sungai.

Dan kejadian serupa akan terulang lagi jika musim hujan tiba –sekitar bulan maret atau april. Kekhawatiran itu mulai nampak. Ketika banjir terjadi pertengahan bulan Januari tahun ini, kikisan air mulai memasuki bagian bawah tiang terakhir jembatan di Sungai Karama dan siap menjamah lebih dalam.

Sebenarnya, Pemda Mamuju tidak tinggal diam. Tahun 1999 lalu mereka berusaha untuk membangun tanggul yang berbupa tiang-tiang kayu Ulin. Tanggul ini dimaksudkan agar arus air agar tidak langsung mengikis tanah. Dahan-dahan dari hulu akan tersangkut di tiang-tiang itu, dan dahan-dahan itulah yang akan membelokkan arus air. “Tapi patok itu tidak akan bertahan lama” kata Lukman. Kekawatiran itu bukannya tidak beralasan, karena menurut penuturan warga patok-patok kayu ulin yang dibangun sepanjang kelokan sungai itu pun telah banyak yang hanyut terhantam arus dan kayu gelondongan. Pelindung yang dibangun sepanjang sekitar 300 meter itu agaknya hanya mampu menunda untuk sementara derasnya pengikisan.

Keadaan ini disadari sepenuhnya oleh warga di tepi sungai. Sehingga ketika hujan mulai turun, sudah menjadi kebiasaan warga pemilik kios di tepi sungai untuk bersiap-siap menyelamatkan kios dan dagangannya. “Haruskah ini menjadi tugas rutin kami,” kata Lukman.

Sementara di tempat lain, hulu Sungai Babana setiap hari mendapat kiriman sampah dedaunan, dahan-dahan dan kayu bulat sisa lodging. Di sana, setiap pagi buta para lelaki telah mendorong perahunya menuju ke laut. Beberapa menit kemudian seluruh kegiatan pagi dimulai. Di sepanjang muara terlihat ibu yang sedang memandikan anaknya, mencuci, atau anak-anak yang telah sedikit besar, bermain-main. Kegiatan itu pun tetap mereka lakukan meskipun setiap hari hujan air sangat keruh.

Beberapa tahun terakhir , desa Babana menjadi langganan banjir. Bulan Desember lalu, misalnya, terjadi banjir besar yang menutupi desa itu setinggi sati meter. Banjir itu membawa lumpur yang menutupi sisi dalam tanggul yang baru saja dibangun. “Kemarin juga tanggul kami runtuh karena hantaman kayu lodging. Kalau cuma ombak keras, saya kira tanggul tidak akan roboh. Tapi ini ditambah lagi dengan hantaman kayu besar dari hutan,” begitu ungkap pak Alwi, 46, warga desa pesisir Babana yang berada di wilayah Kecamatan Budong-budong, sekitar 100 Km Utara Mamuju.

Ada apa di Hulu?

Otonomi daerah mulai memperlihatkan geliatnya. Pemindahan kewenangan dalam penentuan kebijakan mulai berjalan dalam masa transisi ini. Berbagai kebijakan dan paradigma yang berlaku selama ini mulai digugat oleh pemerintah Kabupaten. Kewenangan besar yang ada di tangan mereka mendorong daerah untuk mulai menganalisa berbagai sektor yang memberikan keuntungan sebesar-besarnya pada daerah.

Gayung pun tersambut, masyarakat mulai sadar akan haknya terhadap sumber daya alam yang selama ini diperas dan hasilnya hanya dinikmati oleh pusat. Termasuk hasil hutan. Masyarakat yang selama ini sangat sulit untuk mencari lahan perkebunan dan kayu untuk bahan bangunan mulai merangsek ke lahan HPH yang dipegang oleh para konglomerat di Jakarta. Dan tidak ayal lagi, konflik pun pecah.

Terhitung sejak bulan Maret 2000 berbagai pertentangan frontal mulai terjadi. Hal ini dipicu oleh kemelut yang dialami perusahaan lokal dengan PT. Rante Mario. Perusahaan pemegang HPH itu masih seringkali mungkir dan memberikan janji-janji kosong untuk bermitra dengan perusahaan Bongkar muat (PBM) lokal. Kemudian dilanjutkan dengan diadukannya ke pengadilan PD Agro Manakarra –sebuah perusahaan daerah- oleh PT Wayam Wuruk dalam kasus penyerobotan lahan HPH. Ini berbuntut timbulnya demonstrasi yang memaksa Hayam Wuruk, perusahaan milik Humpuss itu untuk hengkang dari Mamuju.

Sejak itulah terjadi perang dingin, dan eksploitasi hutan terus berjalan. Pemegang HPH tetap menjalankan operasinya seperti dulu. Kini dualisme yang timbul adalah antara Pemerintah dengan Pemegang HPH yang selalu beroperasi secara elusif. HPH dengan pelaksanaannya yang tidak mengikuti aturan dan kurang memberikan kontribusi pada rakyat versus Pemerintah dengan usulan ekstensifikasi lahan rakyat dan perkebunan. Masalah keseimbangan ekologis agaknya tertatih untuk mengejar dimensi pengelolaan seperti itu, yang menitik beratkan pada pendapatan masing-masing.

Selain itu, pembukaan lahan untuk dijadikan perkebunan semakin meningkat. Hal ini menurut sumber yang tidak ingin disebutkan namanya adalah kesalahan pemerintah yang seakan memberi angin pada pembuka lahan untuk beroperasi tanpa sistem kontrol yang baik. Padahal Menurut Hasanu Simon, seorang guru besar kehutanan dari UGM. Monokulktur dapat menyebabkan erosi karena kurangnya humus. Karena memang satu-satunya sistem vegetasi yang mampunyai humus adalah hutan. Humus sanggup menampung air yang banyak sehingga dapat mengalirkannya secara teratur untuk kehidupan manusia. Sementara itu, kebun yang selalu harus bersih dari tanaman lain hampir tidak mempunyai humus untuk menyimpan air. Ini mungkin bisa menjelaskan mengapa Jalan yang membelah perkebunan kelapa sawit dan karet di Kecamatan Budong-budong selalu segera rusak begitu hujan turun. Di samping itu, sistem pertanian Monokultur juga menyebabkan ketidakseimbangan ekologis juga terjadi secara besar-besaran.

Perkebunan yang telah ada sejak lama akan semakin membesar di masa yang akan datang. Paradigma PAD yang menyolok direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju akan mempermulus pelaksanaannya. Di tepi sungai Karama misalnya, hampir tak ada lagi hutan penyangga. Oleh masyarakat, daerah tepi ini telah dijadikan perkebunan, antara lain coklat dan kopi. Ini terlihat pada peta. Pembukaan lahan ini mungkin dengan tingginya tingkat migrasi di Mamuju. Sebagai indikatornya, hasil sementara sensus di BPS Mamuju memperlihatkan jumlah pertumbuhan penduduk mencapai 5,48 persen. Ini adalah angka tertinggi di Sulawesi Selatan, (Lihat tabel 1).

Menurut Drs. Sunaryo Kepala Kantor BPS Mamuju, laju migrasi sangat berperan pada angka laju pertumbuhan penduduk di Mamuju. “Logikanya, di mana ada gula di situ ada semut. Di sini lahan luas dan kepadatan penduduk belum tinggi.” begitu ungkapnya. Ini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa , 77 persen dari distribusi lapangan usaha penduduk di Kabupaten Mamuju adalah Pertanian.

Diakui atau tidak, data ini secara tidak langsung mendukung analisa seorang sumber dari kehutanan yang mensinyalir adanya orang-orang tertentu yang menarik pendatang baru datang ke Mamuju. Jika itu benar, keadaan akan semakin parah bagi masa depan Mamuju. Namun, usaha kuratif yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju bukan tidak ada. Mereka telah merencanakan untuk melakukan penanaman kembali Jati Super di beberapa tempat. Sementara di pihak Kehutanan berencana untuk menanam Jati Putih.

Kini, dengan 7 perusahaan HPH ditambah Perkebunan, HTI, serta lahan yang diolah masyarakat. Dengan berbagai bencana yang telah terjadi. Di tambah lahan kritis yang cukup luas. Mampukah hutan mamuju bertahan ditengah paradigma pengejaran produksi yang dominan ini? Terpikirkah tentang solidaritas antar generasi yang harus kita jaga, agar anak cucu Bumi Manakarra tidak menerima barang rusak? Mungkin Maleo dan Anoa akan menjawabnya.

Tabel 1. Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk

	1990	1999	R %
Mamuju	117.796	283.333	5,48
Pinrang	296.973	321.871	0,90
Polmas	400.413	435.659	0,94
Majene	111.284	116.873	0,55
Makassar	944.685	1.191.456	2,61

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju

Mengingat Gandhi Mengenang Mega-Hamzah

2008-02-24T21:49:00.001-08:00

Ketika dalam tugasnya sebagai pembela komunitas kecil pekerja India di Afrika Selatan, Gandhi harus berhadapan dengan kolonial Inggris yang terkenal dengan strateginya untuk melanggengkan kolonialisme. Dalam suatu kasus kenaikan pajak dia mengusulkan kepada komunitas India itu untuk tidak menerima kenaikan pajak itu dengan menjual saja produk itu dengan harga biasa. Ketika menyampaikan itu, orang mungkin berpikir, bagaimana kalau tentara Inggris akan menyita harta milik sebagai ganti pembayaran pajak dan menjebloskan mereka semua ke dalam penjara. Gandhi menjawab, ‘jika tidak ada yang berkhianat kita akan berhasil. Kita harus sepakat bahwa kita tidak akan membeli barang sitaan itu, bagaimanapun murahnya, karena akan sangat mahal ongkosnya jika mereka ingin membawanya ke luar negeri. Dan mereka tidak punya penjara yang dapat menampung kita semua.’ Apa yang dikatakan Gandhi terbukti sukses, barang mereka memang disita namun hanya bisa ditumpuk. Dan pajak pun diturunkan kembali.

Itulah bentuk peruangan Gandhi untuk membela rakyat kecil yang tertindas. Dalam konteks yang berbeda, mengenai kenaikan beberapa kebutuhan pokok di Indonesia, perjuangan berjalan sangat berbeda, sarat dengan kepentingan politik. Bahwa pemerintahan Megawati-Hamzah Haz telah memperlihatkan prestasi yang kurang mengesankan itu betul, namun kekurangan itu seharusnya diperbaiki dengan kritik yang konstruktif, tidak lebih. Secara teoritis, dengan mengganti Megawati-Hamzah akan menghilangkan kebijakan-kebijakan yang semakin hari semakin aneh, namun di lapangan kejadiannya tidak seperti itu. Kita telah menyaksikan kejatuhan seluruh presiden Indonesia, seluruhnya dihentikan ditengah jalan, dan hanya menghasilkan janji oleh pemerintah baru yang kemudian akan melakukan hal yang sama dengan pendahulunya, mengeruk segala yang bisa diraih.

Seperti ‘teori’ pemerintah, segala usaha seharusnya mengarah untuk memperbaiki kondisi hidup orang kecil. Dan itu tidak dapat dilakukan dengan hanya memberantas persoalan yang artifisial; ‘harga dinaikkan pemerintah, karena itu ganti Presidennya’. Persoalannya, pertama, apakah ada yang menjamin bahwa dengan turunnya Mega persoalan akan selesai. Kedua, lawan sebenarnya bukan hanya kebijakan pemerintah itu. Para pedagang yang seenak perutnya menaiikan harga jauh dari jumlah kenaikan harga yang ditetapkan, para aparat yang tega mencuri biaya kompensasi, para orang kaya yang enggan mengeluarkan uangnya untuk membantu yang lagi kesusahan, sikap boros masyarakat sendiri, dan berbagai persoalan mentalitas lainnya.

Sebagai contoh, saya pernah menyaksikan seorang tukang becak, karena melihat tetangganya –sesama tukang becak, membeli VCD dan TV dengan cara kredit, dia pun menanggung bunga yang lumayan. Dengan adanya kebijakan pemerintah sekarang ini, harga-harga akan dinaikkan karena pedagang tentu tidak mau menurunkan jumlah keuntungannya, dan entah bagaimana tukang becak itu kini mengatasi persoalan ini.

Kalau perlawanan Gandhi berhasil, itu karena dia benar-benar dipercaya oleh masyarakat, dia tinggal di tempat sederhana, dia makan makanan sederhana, dia juga rela berjuang hingga dipenjarakan pemerintah kolonial Inggris. Lantas, bagaimana dengan pengusaha yang ‘mengajak’ buruhnya untuk berdemo melawan kebijakan pemerintah? Mereka ini adalah orang-orang yang telah lama menikmati subsidi dari negara, dan pada saat itu, mereka terbukti tidak banyak melakukan apa-apa untuk membantu buruh-buruhnya, bahkan tidak jarang ‘di-demo’ oleh buruhnya karena berbagai persoalan yang mencerminkan ketidak puasan di pihak buruh. Dan jangan lupa, mereka ini adalah orang-orang yang tinggal di rumah-rumah mewah, jadi jelas mereka tidak terlalu butuh subsidi. Kini mereka berdiri di depan, berbicara dengan gagahanya tentang meningkatnya beban ‘wong cilik’, atau hentikan kebijakan yang ‘menyengsarakan rakyat’ baru kemudian ‘melumpuhkan dunia usaha’.

Bahwa para buruh pekerja harus menentang kebijakan ini, itu sangat wajar, karena mereka adalah warga negara dan adalah kewajiban negara untuk memberikan pelayanan dasar yang baik pada mereka. Dan kenaikan harga memang benar-benar menyengsarakan mereka –setelah mereka juga tidak jarang disengsarakan oleh bos-nya, para pemilik perusahaan. Sebaliknya, hal ini tidak berlaku bagi para pengusaha, mereka tidak akan kelaparan, mereka masih akan mampu membayar biaya kesehatan, anak-anak mereka masih dapat bersekolah di tempat elit, dan masih punya segala kemewahan.

Di sisi lain, perusahan tradisional, seperti usaha batik dan para nelayan, yang telah memberi banyak kontribusi langsung kepada masyarakat di berbagai lapisan, yang jarang kedengaran menyusahkan para pekerjanya, dan benar-benar tertimpa musibah akibat blunder pemerintah ini, dengan santun hanya meminta kepada pemeritah agar menurunkan harga solar. Mereka tidak mengerahkan siapa-siapa, mereka tidak berdiri dibelakang siapa-siapa, mereka berbicara apa adanya.

Ketika pemerintah Kolonial Inggris membuat kebijakan yang menaikkan harga garam di India, Gandhi berajalan kaki ratusan kilometer untuk menuju ke laut. Dia bersama pengikutnya yang semakin jauh berjalan semakin banyak, menuju ke tempat di mana mereka dapat menghasilkan garam sendiri, sehingga mereka tidak perlu lagi membeli garam yang mahal itu. Hasilnya, harga garam turun kembali. Dengan perjalanan ini Gandhi ingin memperlihatkan bahwa masyarakat harus mandiri untuk dapat melawan kebijakan pemerintah, dan untuk dapat mandiri masyarakat harus bekerja memanfaatkan apa yang ada di sekeliling mereka. Itulah cara bagaimana menyelesaikan masalah secara radikal (hingga ke akar). Sekarang, kita lihat apa yang dilakukan anak negeri kita.

Apakah masyarakat di Indonesia sebegitu miskinnya sehingga harus turun ke jalan sampai harga-harga turun?

Mau Kita Apakan Para Tokoh Sejarah?*

2008-02-24T21:40:00.000-08:00

Mau Kita Apakan Para Tokoh Sejarah?*

Dentum meriam bertalu-talu mengantar bola-bola mesiu menghujam dinding benteng Sombaopu. Pasukan saling kejar-saling bunuh. Tombak, bedil, mesiu, berputar-putar di udara. Teriakan saling hujat saling ejek membumbung ke langit, seakan menghapus seluruh damai di bumi. Dan akhirnya, rumah-rumah di jarah, tubuh-tubuh tumbang bergelimpangan, amis darah menyeruak membunuh rasio, sementara yang hidup terluka jiwa dan raga. Inilah sebuah akhir drama kekerasan yang diusung para pemegang kepentingan.

Hari itu 24 Juni 1669, Sombaopu jatuh. Mencipta sebuah akhir dari sejarah gemilang Makassar dan awal dari masa suram.

Mengapa kemalangan masif ini berlangsung?

Tujuh tahun sebelumnya, Benteng Pa’nakkukang yang berada tepat di sebelah Sombaopu, berhasil dikuasai Belanda. Makassar terkejut dan murka, sebelumnya tak ada yang selancang ini menyerang mereka. Merekapun segera mengerahkan puluhan ribu penduduk dari daerah palili, kerajaan bawahan, untuk membuat tanggul besar, membelah daratan, memperkuat pertahanan benteng Sombaopu. Mereka digelandang dari kampung-kampung jauh, kebanyakan dari Bone dan Soppeng.

Orang-orang malang ini harus menempuh perjalanan keras menembus hutan naik turun gunung hingga tiba di ibukota ini. Belum lepas lelah, mereka dipaksa mengerjakan proyek besar pemerintah ‘pusat’ itu. Tak cukup hanya di situ, harga diri kebangsaan mereka pun terenggut demi melihat para bangsawan yang mereka junjung juga harus ikut dalam kerja kasar itu.

Suatu hari, seorang bangsawan muda yang sudah bertahun-tahun jadi tawanan perang, To Unru’, yang kelak terkenal dengan nama Arung Palakka, begitu shock melihat seorang sekampungnya dianiaya di depan matanya. Dia tak lagi mampu menahan diri. Bersama beberapa teman dia mengatur pelarian.

Singkat cerita, dengan susah payah dia berhasil melarikan diri dan merasa tak ada jalan lain untuk mengakhiri penindasan ini selain bekerja sama dengan musuh bebuyutan Gowa lainnya, VOC. Maka berangkatlah dia ke Batavia mencari sekutu itu. Beberapa tahun kemudian, setelah, mengabdi dengan gemilang di beberapa perang VOC, dia berhasil membujuk perusahan dagang ini untuk menyerang Makassar.

Meski tidak berlangsung mulus, dan harus dijalankan dengan penuh intrik, akhirnya, tahun 1667, pasukan sekutu VOC-Bone-Ternate-Buton ini berhasil memaksa Gowa dan sekutu-sekutunya menandatangani perjanjian Bungaya. Maka, mulailah hegemoni Kompeni-Bone berlangsung di Sulawesi Selatan.

Setelah berhasil meruntuhkan kekuatan Gowa dan sekutunya, sekutu-sekutu Arung Palakka di Sulawesi Selatan sebenarnya ingin kembali ke kerajaan mereka masing-masing, menjalankan kembali tata kehidupannya secara normal, dan bukan bergabung di bawah kerajaan Bone. Sebaliknya, selama perang berlangsung Arung Palakka telah merasakan kenikmatan sebagai seorang penguasa tanpa singgasana. Suaranya adalah kebenaran, setiap perintahnya dituruti oleh semua raja sekutunya. Tentu dia tidak ingin kehilangan kekuasaan yang sangat besar ini.

Untuk itu dia mengatur agar dirinya diangkat menjadi raja Bone ketika La Ma’daremmeng turun tahta di tahun 1672. Setelah itu mulailah dia melakukan sebuah proyek besar, membawa seluruh kerajaan, besar atau kecil, di Sulawesi Selatan kebawah singgasananya. Berbagai intrik dan pertempuran dia lancarkan untuk ini. Dia mengucilkan pangeran Towesa yang seharusnya menjadi Datu Soppeng. Dia menghukum seorang Datu yang menentang perintahnya dengan memerintahkan orang ‘merobek bibirnya dan mengejarnya di hutan seperti binatang hingga tewas’. Dia bahkan mengutus orang yang sama untuk memenggal kawan seperjuangannya ketika dalam pelarian bertahun-tahun, bertempur di mana-mana, juga ketika menyerang benteng-benteng Makassar, Arung Bakke. Orang ini adalah iparnya, dan baru cerai dengan adiknya ketika perselisihannya dengan Arung Palakka mulai memanas. Dia dipenggal bersama putranya. Semua itu dia lakukan karena Belanda mulai menunjukkan gelagat membagi kesukaannya terhadap Arung Palakka dengan Arung Bakke.

Penaklukan demi penaklukan, lewat ancaman, kekerasan dan perkawinan dia lancarkan untuk menyatukan seluruh kerajaan di bawah kekuasaannya. Eksodus semakin meningkat, mereka mengalir meninggalkan kampung halaman yang tidak lagi damai, pelecehan dan pembunuhan terjadi semena-mena. Hukum yang ditegakkan adalah hukum Arung Palakka. Tatanan masyarakat Sulawesi Selatan yang terkenal egaliter dan demokratis menjadi remuk redam.

* * *

Setelah menyimak alur di atas biasanya kita tergoda untuk langsung memberi gelaran tertentu pada aktor-aktor yang terlibat dalam sejarah. Tapi cobalah sekali-kali kita melihat dari sisi lain.

Sekarang, coba lepaskan tokoh-tokoh tadi dari alur, ganti dengan tokoh anonim. Kita mulai dengan Si A, yang menindas puluhan ribu orang untuk memperkuat bentengnya. Kemudian timbul dendam dari orang-orang malang ini. Mereka, di pimpin Si B, berusaha membebaskan diri dari penindasan ini. Si B di bantu kawan-kawannya membalas Si A yang kemudian jatuh tersungkur. Masyarakatnya pun terikut dalam kehancuran ini. Sementara Si B bersama sekutunya larut dalam kemabukan, menjarah, mengancam, menista, menganiaya, membunuh, secara kolektif melakukan penghancuran kolektif, terhadap dirinya dan orang lain.

Jadilah Si B penguasa baru yang menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya.

Bukankah alur ini kedengaran sudah akrab? Bukankah hal ini terjadi sepanjang masa: kepentingan ekonomi dan kepentingan politik berpadu menghancurkan rakyat?

Jadi, mungkin kurang bijaksana melekatkan aktor pada perbuatan tertentu, dan menjadikannya abadi sebagai satu-satunya atribut si aktor. Arung Palakka misalnya diletakkan sebagai ‘pengkhianat’ oleh negara yang belum ada pada masa itu, ‘Indonesia’, sedangkan Sultan Hasanuddin sebagai ‘pahlawan’. Sedangkan keduanya punya alasan masing-masing, yang tidak serta-merta dapat disebut sebagai tindak ‘khianat’ atau ‘pahlawan’.

Mereka bertindak dalam konteks masing-masing, berubah-ubah menurut perkembangan keadaan jiwa masing-masing aktor. Arung Palakka di masa mudanya adalah pahlwan pembebas bangsanya dari penindasan Gowa dan sekutunya, namun setelah berkuasa dia pun menindas. Maka atribut apakah yang mesti kita sematkan padanya? Jika itu masih perlu, kita namai saja dia manusia, dengan segala kelebihan dan kekurangan, dengan segala makruf dan munkarnya.

Sementara Sultan Hasanuddin, saat perang berkecamuk sedang dalam keadaan bimbang. Kerajaan pecah dua, antara yang ingin terus berperang dan yang ingin berdamai. Dia memilih berdamai, menerima segala klausul VOC yang sangat memberatkan di Perjanjian Bungaya, namun tak kuasa menahan para bangsawan lain yang dimotori Karaeng Karunrung dan orang Melayu Makassar untuk terus melawan. Ketika Somba Opu akhirnya jatuh, beberapa hari kemudian dia turun tahta. Ada yang mensinyalir, dia melakukan ini karena tak ingin dikenang sebagai penguasa yang membawa kejatuhan bagi Kerajaan Gowa. Dan harus kita akui dia berhasil. Nah, gelar apa yang akan kita sematkan pada dia?

Hal lain yang tak kalah pentingnya, Si A dan Si B tidak berperang dengan sendirinya. Ada si C, VOC, yang sudah lama mengidam-idamkan Si A hancur dan Si B mabuk dalam kuasa. Agar Si C dapat tenang berdagang dengan Si D, Si E, Si F , dan seterusnya. Tentu pada akhirnya kita tergoda untuk menunjuk hidung Si C dan teman-teman dagangnya sebagai biang dari kehancuran ini. Tapi apakah mungkin Si C bisa menang jika tak ada andil Si A dan Si B? Sejak setengah abad sebelumnya, Si C sudah mencoba berbagai cara untuk tujuan ini, namun selalu gagal.

Mereka baru berhasil setelah keadaan moral masyarakat Makassar melemah, Speelman butuh ajang membersihkan namanya, terjadi sesuatu di Belanda sehingga van Dam yang sedianya memimpin armada VOC harus pulang kampung, dan masih banyak lagi. Berbagai fenomena yang berjalinan secara kompleks, yang terjadi di berbagai tempat, itulah penyebab perang terbuka terjadi, dan berakhir pada jatuhnya Makassar. Kepak sayap kupu-kupu di suatu tempat telah menyebabkan badai di tempat lain. Kepak ini juga yang merobohkan Tembok Berlin, menjatuhkan Marcos, Soeharto, dan seterusnya.

Ini membawa kita pada suatu fakta, bahwa aktor tidak lahir dari ruang hampa, dia tercipta oleh konteks. Dia berada di tengah kepungan fenomena. Jika akhirnya dia disebut sebagai ‘pahlawan’ atau ‘penkhianat’ itu hanya kebetulan belaka.

*Tulisan ini adalah refleksi dari pembacaan buku ‘Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17’ karya Leonard Y Andaya

Di Ban Kendaraan Kita Ada Bangkai Tikus

2008-02-24T21:34:00.000-08:00

Entah dari mana kebiasaan ini datang. Begitu ada tikus yang berhasil dibunuh, bangkainya akan dibuang ke jalan. Bangkai itu akan terlindas kendaraan, daging dan isi perutnya akan terburai. Sebelum kering oleh sengatan matahari, cuil demi cuil daging atau isi perut itu akan menyangkut di ban-ban mobil, motor, becak atau sepeda yang lewat. Bahkan ketika bangkai itu sudah tidak berwujud sekalipun, potongan-potongan kecilnya masih menanti di jalan, siap menempel di ban-ban kendaraan kita. Dan kita pun akan membawanya ke rumah masing-masing.

Di rumah, kita menyimpan potongan daging itu di lantai garasi atau ruang tamu—bagi yang tidak punya garasi. Anak-anak mereka akan menginjak remah-remahnya yang renik kemudian membawanya ke kamar tidur, kamar tamu, dapur dan toilet. Kita bisa bayangkan berapa banyak rumah yang ditebari jumput bangkai itu. Selanjutnya, mohon teruskan saja dengan logika masing-masing. Atau, kalau mau pastinya, tanyakan pada yang ahli. Tapi jangan lupa, ada kemungkinan, bagi orang yang rajin mencuci ban kendaraannya, jumput itu tidak menyebar karena segera masuk ke saluran pembuangan. Atau, pengecualian lain kalau hujan turun dan semuanya tersapu masuk ke selokan.

Dari mana awal kebiasaan membuang bangkai ke tengah jalan itu? Kalau mau mencoba sok ilmiah kita bisa mengajukan beberapa ‘hipotesis-hipotesis’-an. Pertama, di suatu tempat, pernah ada tikus lari dari selokan atau dari rumah entah dikejar kucing atau yang empunya rumah, atau justru sedang mengejar mangsanya yang berada di seberang jalan. Dan di tengah jalan, tikus malang itu terlindas mobil, dokar, becak, atau sepeda, atau motor.

Kedua, pernah seorang ibu mendapati lauknya diciduk atau dijilat tikus, atau seorang gadis saat membersihkan kamarnya dan menemukan wajah idolanya di majalah tinggal separuh—hanya bagian kanan—karena dimakan tikus. Mereka pun marah dan mengobok-obok semua tempat di dalam rumah untuk mencari biang masalah itu. Walhasil, satu tikus terbunuh, mungkin oleh pukulan balok atau alu atau penggorengan—benda keras apa saja yang terjangkau dan bisa membunuh. Entah karena kelelahan atau masih dendam, mereka sekenanya membuang bangkai itu ke jalanan dan menikmati bangkai itu terburai oleh kendaraan yang melintas.

Atau hal yang paling mungkin adalah; karena di kota—seperti Makassar—yang ada hanya properti pribadi dan sisanya cuma jalan raya yang memanjang di depan rumah. Jadi, logis saja kalau orang membuang bangkai-bangkai itu ke sana. Ini kita lakukan untuk terbebas dari segala beban. Kebetulan hal ini terjadi beberapa kali, dan tetangga melihatnya, maka jadilah sebuah ‘kebiasaan masyarakat setempat’.

* * *

Kisah sebaliknya mungkin masih bisa kita lacak dari kenyataan yang sedikit lebih berdasar fakta. Untuk itu kita kembali lagi ke nasib bangkai. Di tahun-tahun akhir 1980-an di Parepare, kami anak-anak SMP, mendengar bahwa kita dilarang membuang bangkai—tikus, anjing ataupun kucing—di tengah jalan. Waktu itu, memang cara pembuangan macam ini masih menjadi mode. Pikir kami bagus juga peraturan itu, di samping bangkai tidak enak di mata juga tidak enak di hidung.

Dan peraturan itu cukup berhasil. Untuk beberapa lama jalanan di kota Parepare bebas bangkai. Hadiah untuk itu, Adipura disabet sekali lagi. Tapi di balik kesuksesan itu, masih ada hal yang mengganjal. Waktu itu kami mendengar bahwa tim penilai Adipura memberi penalti—pengurangan angka—untuk setiap bangkai yang ditemukan di tengah jalan. Tim penilai itu barangkali pernah mendengar kisah sukses pemerintah Singapura atau pernah studi banding ke sana. Tentu saja peraturan ini dibuat untuk mempertahankan Adipura. Jadi, ini sepertinya adalah peraturan yang artifisial dan tentu saja bersifat top-down.

Kita sama maklum bahwa ‘di masa reformasi ini’ segala yang berbau top-down tiba-tiba mencuat menjadi momok pembangunan. Tapi bagi pejuang dari segala yang berbau bottom-up mungkin harus sedikit membuka diri. Dalam kasus di atas, peraturan atau himbauan itu telah membawa dampak positif. Peraturan itu berhasil membuat rakyat, pada suatu masa tertentu—masa pemerintahan walikota itu— merasakan betapa enaknya tak ada bangkai di tengah jalan.

* * *

Setelah kita lihat sekilas dua kasus di atas, baiklah kita luruskan apa yang sebenarnya terjadi. Dari kasus pertama yang merupakan hipotesis-hipotesis-an, kita melihat; karena kecapaian, dendam, kesenangan pribadi, dan ingin terbebas dari beban, bangkai menyebar ke mana-mana. Itu bottom-up. Dari kasus kedua—yang merupakan kenyataan bahwa pemerintah ingin mempertahankan Adipura, rakyat bebas bangkai. Itu top-down. Kenapa?

Walikota itu, ketika baru menjabat di Parepare, langsung pergi ke selokan besar di Pasar Senggol. Malam hari, dengan pakaian biasa, ia bertanya kepada penjual buroncong ‘kenapa sampah menumpuk?’ Jawabnya, dengan tidak acuh dan sedikit ketus penjual itu bilang ‘kenapa kau ambil peduli? Pak Camat saja tidak pernah tanya-tanya’. Walikota inilah juga, yang di banyak acara resmi, mendudukkan ‘pasukan kuning’ alias petugas kebersihan di deretan kursi paling depan. Ia jugalah yang, ketika menyelesaikan masa jabatannya, dengan mengendarai becak di lepas oleh rakyatnya dengan derai air mata hingga perbatasan kota. Cerita ini menyebar dan masih terus menjadi semacam ‘sejarah lisan’ atau bahkan ‘legenda’ di masyarakat Parepare, kalaupun tidak semua cerita ini akurat, itu tidak penting, karena secara umum masyarakat mengakui kebenarannya.

Sementara itu, yang membuang bangkai itu adalah rakyat, dan dicontoh oleh rakyat lainnya. Mereka ini, seperti hipotesis-hipotesisan di atas, hanya mengikuti kebiasaan lama, kemudian membenarkan tindakan mereka dengan berdalih ‘semua orang melakukannya, kenapa saya tidak’—bisa kita temukan kesamaannya pada kalimat ‘semua orang korupsi kenapa saya tidak’. Ini adalah sebuah kenyataan yang sudah menjadi semacam local indigenous—yang sayang sekali diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh banyak kalangan menjadi ‘kearifan lokal’, semestinya berarti ‘asli buatan lokal’.

Jadi pusat masalah sebenarnya bukan pada gaya pemerintahan atau sistem pengambilan keputusan yang top-down atau bottom-up, tapi terletak pada kepekaan setiap anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lain di sekitarnya. Sejauh mana mereka memperhatikan dampak setiap perbuatan yang dilakukannya, sesepele apapun, terhadap orang lain.

Namun perlu diingat, dalam hal kemaslahatan orang banyak, faktor pemimpin dapat berbahaya jika kita hanya bergantung padanya. Gaya kepemimpinan walikota tadi adalah sebuah gaya yang langka dan hanya bisa diterapkan oleh sedikit orang. Karena orang seperti ini munculnya hanya sekali-kali, maka sebaiknya kita tidak bersikap pasif, menanti kejutan itu hadir lagi di tengah kita. Ini berarti, untuk menyelesaikan masalah bangkai, atau masalah-masalah lainnya, sebaiknya kita tidak terlalu bergantung. Kita harus berusaha menciptakan counter terhadap local indigenous tadi. Sebagaimana orang Calcutta India menyelesaikan masalah bangkai tikus itu dengan menyediakan tempat khusus untuk pembakaran tikus secara massal, bahkan hingga menyediakan jasa pembasmian tikus.

Kini, di rumah kita masing-masing, bisa jadi telah melekat potongan kecil bangkai tikus. Pertanyaan yang tersisa sekarang; Sanggupkah kita melenyapkan kebiasaan membuang bangkai tikus di tengah jalan? Kalau tidak, sanggupkah kita setiap pagi sebelum berangkat ke tempat kerja dan setiap sore sepulang kerja membersihkan ban kendaraan? Atau kita berdoa saja agar Tuhan mengirim hujan setiap hari untuk menetralisir bangkai-bangkai tikus itu?

* Tulisan ini adalah persembahkan untuk Almarhum Mirdin Kasim, mantan Walikota Parepare